Top News

Top News
Prabu Update :

Rp. 1.700 Triliun Hutang Negara, Siapa Bertanggungjawab?

Selasa, 13 Desember 2011


JAKARTA detifcom - Pernah tidak melihat uang pecahan seratus ribu rupiah  sebanyak satu kontainer diatas truk..? Jumlah tersebut diperkirakan berdasarkan tumpukan uang sembahyang China yang diangkut menggunakan Truk Container yang jika disesuaikan dengan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah berkisar Rp. 1 Triliun Rupiah. Lantas bagaimana jika uang yang dimaksud sebanyak Rp. 1.700 triliun berapa containerkah yang dibutuhkan untuk mengangkutnya?  maka jawabannya adalah  1.700 container. Woww.....!!!!

Namun ini bukanlah berita keberuntungan, melainkan berita duka yang menyayat seluruh hati masyarakat Indonesia karena jumlah tersebut adalah hutang negara yang secara langsung juga menjadi hutang rakyat Indonesia. Jumlah hutang negara tersebut terkuak melalui sebuah seminar Research Day di FEUI, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/12/2011).

Total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.700 triliun lebih. Utang yang terus menumpuk tersebut diakibatkan pengelolaan pemerintah yang tidak benar. Atau bisa dibilang pemerintah gagal dalam mengelola utang.

"Utang menumpuk kembali antara lain dikarenakan pemerintah susah meng-enforce (mengatur). Kalau susah meng-enforce ya repot," kata Guru Besar FEUI yang juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam sebuah seminar Research Day di FEUI, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/12/2011).

Menurutnya, ketika menjabat sebagai menteri memang terjadi krisis moneter tahun 1998, sebanyak 250 bank ditutup sehingga diperlukan likuiditas untuk menasionalisasikan bank-bank tersebut. Akhirnya, sambung Dorodjatun, digelontorkanlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

"Banyak bank terpaksa direkap dengan obligasi pemerintah senilai Rp 440 triliun. Ketika bank bangkrut tersebut akhirnya kita semualah yang membayar," ungkapnya.

Menurutnya, bank-bank tersebut bangkrut karena banyak keanehan. Ternyata banyak yang tidak membayar pajak dan penyelewengan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK).

Oleh karena itu, hingga saat ini dengan minimalnya pengelolaan utang pada akhirnya terus meningkat. Dahulu rasio utang terhadap GDP mencapai 96% meski sekarang cukup rendah di 26% tapi jumlahnya cukup besar.

"Sebagai tax payer dengan terus meningkatnya utang maka kita semua yang akan membayar. Sosialism for the Rich, seperti itulah," pungkasnya.

Total utang pemerintah Indonesia hingga Oktober 2011 mencapai Rp 1.768,04 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 13,13 triliun dibanding posisi September 2011 yang sebesar Rp 1.754,91 triliun.

Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Oktober 2011 bertambah Rp 91,19 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang RI juga naik dari 27,3% pada September menjadi 27,5% pada Oktober.


(dru/Jun/ang)
Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 

© Copyright Posmetro Prabu 2010 -2011 | Design by Posmetro Prabu | Published by