APBD Karimun Meningkat, Pengemis Menyusul

KARIMUN I detif.com - Peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Karimun ternyata juga di ikuti peningkatan masyarakat miskin dan pengemis jalanan di Karimun serta anak anak terlantar seperti penyemir sepatu, penjual koran, pengamen  atau anak jalanan. Total rencana belanja daerah Kabupaten Karimun yang disusun dalam APBD-P mencapai Rp1.006.355.275.635.

Hal ini juga seiring dengan peningkatan jumlah pengemis dan pedagang koran di bawah umur belum termasuk orang gila yang nyaris mengganggu pemandangan dengan tingkahnya yang sedikit memalukan serta jumlah masyarakat pengangguran.  Bila waktu menjelang malam mereka pada umumnya tidur diemperan toko dan trotoar di pinggir jalan dan esoknya bergelut kembali.

Padahal, UU Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Namun sangat disayangkan, ketika peningkatan APBD diketuk ternyata tidak sejalan dengan pengurangan angka kemiskinan dan anak-anak terlantar. Ironis memang, diusianya yang masih dini mereka di paksa untuk menghidupi diri mereka sendiri dengan usaha seadanya seperti menyemir sepatu, mengemis, berjualan koran dan mengamen, sementara anak seusianya sedang menikmati pelajaran di ujung sana.

Fenomena ini belakangan semakin banyak di temui di Karimun, baik di restoran, kedai kopi dan persimpangn jalan lampu merah dan bahkan nyaris menembus kantor Bupati Karimun. 

Pantauan koran ini, Peningkatan APBD Karimun saat rapat paripurna tidak sedikitpun menyinggung masalah kemiskinan dan anak-anak terlantar di Karimun. Wakil Bupati Karimun saat itu mengatakan, untuk belanja tidak langsung pemerintah menganggarkan Rp. 444.919.590.974. Sedangkan untuk belanja langsung diperkirakan mencapai Rp561.435.684.661 atau dengan perbandingan sekitar 40:60 persen. Dengan demikian, ada kenaikan APBD Karimun dari target sebelumnya, ujarnya.

Kenaikan ini, Lanjut Rafiq terjadi pada beberapa sektor yakni dari sektor dana bagi hasil migas dan pendapatan asli daerah (PAD). Di mana dalam APBD Murni, PAD diperkirakan mencapai Rp574.081.793.024. Setelah pertengahan tahun, diperkirakan target tersebut mengalami peningkatan Rp232.002.967.593, atau naik 40, 41 persen dari rencana semula. Ketika itu di rapat paripurna Wakil Bupati hanya menyinggung soal pokok-pokok kebijakan umum perubahan seperti kenaikan gaji aparatur pemerintah, bukan kesejahteraan masyarakat miskin. 

Sebahagian besar Anggaran tersebut dititik beratkan pada penambahan kekurangan belanja aparatur seperti gaji dengan ketentuan yang berlaku. Di mana pada APBD murni kata Rafiq, gaji pegawai hanya dianggarkan 11 bulan. ”Sedangkan dua bulan lagi kita anggarkan pada APBD P. Memang saat penyusunan APBD murni 2011, gaji pegawai tidak kita anggaran sebanyak 13 bulan. Kita hanya anggarkan 11 bulan. Dengan asumsi akan tertutupi di APBD P,” ujarnya.

Sesuai dengan UU Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak sudah sepantasnya Pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang kehidupan masyarakat miskin dan anak jalanan dengan lebih fokus pada permasalahannya karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. (Jun M)