Ketika Tim Proposal Dianggap Tidak Konsisten

KARIMUN I detif.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun setiap tahun mengalokasikan dana bantuan sosial untuk masyarakat. Anggaran dana bantuan sosial ini tertuang di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Karimun, selanjutnya diajukan untuk disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daearah ( DPR D ) Kabupaten Karimun dan berlanjut ke Gubernur Propinsi Kepulauan Riau untuk disahkan penggunaannya.

Setiap tahunnya pengalokasian anggaran dana bansos Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun semakin meningkat, mengingat banyaknya masyarakat Karimun dari berbagai elemen sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah.

Pengambilan dana bansos untuk masyarakat ini melalui pengajuan permohonan dalam bentuk proposal, maka tak heran, kalau kita melihat di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun begitu banyak proposal dengan beraneka ragam kegiatan yang menumpuk di dalam ruangan menunggu proses disposisi untuk mendapatkan rekomendasi ke Instansi atau Dinas yang terkait.

Pemerintah Kabupaten Karimun membuat kebijaksanaan yang sangat positif untuk penyaluran dana bantuan sosial yang tepat sasaran, yaitu dengan membentuk Tim Verifikasi Proposal Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. 

Tim Verifikasi ini bertugas, menyeleksi dan mengkroscek kebenaran atau keakuratan sebuah proposal yang akan diajukan ke Pemerintah Kabupaten Karimun.

Dibentuknya Tim Verifikasi Proposal oleh Pemda Karimun ini sedikit menui kritikan oleh  beberapa kalangan masyarakat karimun. 

Mardani Yunus ( 48 ), tokoh pemuda  yang sudah puluhan tahun berdomisili di Karimun,  selama ini menilai dengan dibentuk ataupun tidak dibentuknya tim verifikasi proposal tidak ada bedanya. “ Tidak ada gunanya juga dibentuk Tim Verifikasi Proposal kalau Cuma diam dan hanya duduk di kantor saja, kalau memang tim verifikasi ini benar – benar bekerja, terjun langsung  ke lapangan lakukan krocek kebenaran dari kegiatan proposal tersebut “, kata Mardani dengan penuh semangat belum lama ini.

Lanjut Mardani, saya akan terus mencoba memantau kinerja tim verifikasi proposal ini, kemungkinan bisa saja terjadi, masyarakat yang memang benar – benar mengajukan proposal untuk melaksanakan kegiatan tidak mendapatkan bantuan dana dari Pemda Karimun, atau mungkin sebaliknya, pengajuan proposal yang belum tahu ada kegiatannya sama sekali justru malah mendapatkan bantuan, dari mana mereka tahu ( tim Verifikasi – red ) kalau tidak turun langsung ke lapangan, tegas Dani. ( SN )